dewan perwakilan daerah (dpd) ri hendak mengajukan rancangan undang-undang mengenai perbatasan seiring keputusan mahkamah konstitusi (mk) kiranya dpd berwenang untuk ikut dan mengajukan serta membahas ruu dan tenntang daerah.
ini akan adalah inisiatif daripada dpd, kata anggota dpd ri daripada kalbar ishaq saleh ketika sosialisasi mengenai hasil juga kinerja dpd pada pontianak, kamis.
ia mengakui, sebelum ada putusan mk peran dpd baru pada bawah kewenangan dpr tergolong dalam penyusunan undang-undang.
ia mencontohkan, hal itu membeli 34 uu yang diusulkan dengan dpd sementara tidak ditindaklanjuti dpr.
Informasi Lainnya:
nanti sesudah diajukan, hendak diproses bersama melalui dpr, kata ishaq saleh.
rektor untan prof thamrin usman menyatakan, fungsi dpd bisa menjadi tak efisien jika tak meninggalkan wewenang dan kuat. hasil kerja dan sudah disiapkan, seringkali diganjal pada dpr, kata dia.
sementara, banyak beban yang harus ditanggung negara supaya membiayai kinerja dpd.
ia menyarankan dpd agar mendesak dpr supaya patuh pada putusan mk dan sudah final.
mk di akhir maret 2012 sudah mengabulkan sebagian permohonan pengujian undang-undang nomor 27 tahun 2009 mengenai majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.
selain tersebut, undang-undang nomor 12 tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh ketua dpr irman gusman, wakil ketua dpd la ode ida serta wakil ketua dpd gusti kanjeng ratu hemas.
pasal 143 ayat (5) bertentangan melalui uud 1945 dan tak mempunyai hukum mengikat sepanjang tak dimaknai, ruu yang sudah disiapkan dengan dpr dilontarkan dengan surat pimpinan dpr terhadap presiden serta terhadap pimpinan dpd supaya ruu yang berkaitan melalui otonomi daerah, hubungan pusat serta daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan perimbangan keuangan pusat juga daerah, tutur ketua mk mahfud md saat membacakan salah Satu amar putusan dalam jakarta, rabu (27/3).
menurut mk, dibuat lembaga negara, dpd juga memiliki hak menyusun web legislasi nasional (prolegnas) karena kedudukan dpd setara melalui presiden dan dpr.
penyusunan website legislasi nasional dilaksanakan dengan dpr, dpd, serta pemerintah, ungkap mahfud.
hakim konstitusi akil mochtar, ketika membacakan pertimbangannya, menjelaskan dpd dapat mengajukan ruu serta tidak bisa dibedakan dengan wewenang presiden serta dpr.
namun itulah, dpd hanya mempunyai wewenang mengajukan ruu mengenai daerah, yang mencakup otonomi, perimbangan keuangan diantara pusat juga daerah, juga hubungan pemerintah pusat serta daerah, pembentukan dan pemekaran juga penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam.