Legislator: perlu pembatasan pengeluaran dana pilkada

wakil ketua komisi ii dpr ri abdul hakam naja memandang mesti banyak pembatasan pengeluaran dana pemilihan kepala daerah dalam aturan perundangan untuk mengantisipasi ekses negatif dibandingkan penyelenggaraan pilkada.

selama ini, belum banyak pengaturan pembatasan pegeluaran dana pilkada, seperti dana kampanye, promo pada media, atribut, juga sebagainya, papar abdul hakam naja selama dialog mencegah penghamburan uang negara selama gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.

pembicara lainnya selama dialog tersebut merupakan direktur fasilitas kepala daerah, dprd, juga hubungan antar-lembaga kemendagri dodi riatmadji juga pakar hukum tata negara margarito kamis.

menurut hakam naja, belum keberadaan ajaran pembatasan pegeluaran dana kampanye sering membeli penyelenggaraan pilkada menjadi jor-joran dan munculnya praktik politik uang.

jika calon kepala daerah yang sudah mengeluarkan ada dana juga kemudian kalah, sementara belum siap mental untuk kalah, sering bisa memicu munculnya tindakan anarkis daripada para pendukungnya, katanya.

Baca Juga: Jual Jam Tangan Murah - Jual Jam Tangan - Jual Jam Tangan Online - Jual Jam Tangan

oleh karena itu, papar hakam naja, di pembicaraan ruu pilkada, dpr ri serta pemerintah mau merumuskan aturan pembatasan pengeluaran dana pilkada oleh karenanya penyelenggaraannya menjadi lebih proporsional.

aturan pembatasan itu, berdasarkan dia, dapat melalui beberapa pendekatan, seperti banyaknya jumlah penduduk pada sebuah daerah atau luasnya wilayah geografis sebuah daerah.

persoalannya kondisi setiap daerah dalam indonesia berbeda-beda, menarik luas serta jenis geografis, angka masyarakat, maupun kemampuan memperolah pad (pendapatan betul daerah), makanya dibutuhkan kajian, katanya.

pada kesempatan itu, ketua panitia kerja ruu pilkada ini menambahkan, sumber dana penyelenggaraan pilkada juga harus diatur secara gamblang apakah sepenuhnya dibandingkan apbn, sepenuhnya dari apbd, atau kombinasi dibandingkan apbn juga apbd.

di pihak lain, tutur dia, sumbangan dana supaya penyelenggaraan pilkada, menarik dibandingkan lembaga maupun perorangan, dan relatif lumayan besar.

namun, sumbangan dana untuk pilkada ini telah diatur batas maksimalnya meskipun pelaporannya yang kadang-kadang belum detail, katanya.

hakam mengemukakan kiranya pembatasan pengeluaran dana pilkada tersebut sangat penting sebab untuk menjaga keadilan kepada seluruh pasangan kepala daerah yang hendak bertarung. demikian dan, pengaturan frekuensi beriklan dalam televisi.

selama ini, cuma pasangan calon yang menimbulkan ada biaya, yang mampu sering promosi pada televisi, koran, media elektronik, ujarnya.