pemerintah melalui kementerian komunikasi serta informatika direktorat jenderal info juga komunikasi umum mau selalu menggiatkan sosialisasi persiapan pelaksanaan undang-undang sistem jaminan sosial nasional juga badan penyelenggara garansi sosial pada penduduk.
tenaga ahli dirjen kominfo, bambang wiswaluyo mewakili ketua tim penyiapan pelaksanaan bpjs jenis sosialisasi, edukasi, juga advokasi dirjen Informasi serta komunikasi umum, freddy h. tulung, pada dialog publik dalam universitas pekalongan, selasa, mengatakan bahwa uu sjsn serta bpjs telah disosialisasikan ke daerah sejak 2012 serta hendak mulai dioperasikan 1 januari 2014.
sebenarnya uu sjsn dan bpjs sudah disosilisasikan selama penduduk dengan kegiatan dialog publik, dialog interaktif, juga Informasi ke media massa. oleh sebab itu, aktifitas solisialisasi ini akan selalu digiatkan untuk masyarakat mencari info dan detail terhadap hal diberlakukannya uu sjsn dan bpjs, katanya.
ia mengatakan bahwa pas amanat uu nomor 40 tahun 2004 mengenai sistem garansi sosial nasional, pemerintah hendak menyerahkan garansi sosial yang menyeluruh.
Informasi Lainnya:
ada tiga keuntungan penting di pelaksanaan sjsn, yaitu tentang asas, objek wisata, dan prinsip. sjsn diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, serta menyerahkan garansi terpenuhinya pemakaian dasar hidup yang layak, ujarnya.
selain tersebut, papar dia, sjsn digelar berdasarkan sembilan prinsip, yaitu kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntatabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana garansi sosial yang dipergunakan untuk pengembangan web serta kepentingan peserta.
ia menyampaikan kiranya menurut uu nomor 24 tahun 2011 mengenai bpjs disebutkan kiranya penyelenggaraan sjsn dibentuk oleh dua badan penyelenggara garansi sosial, yakni bpjs kesehatan yang akan mulai beroperasi 1 januari 2014 juga bpjs ketenagakerjaan paling lambat 1 juli 2015.
bpjs kesehatan mau menyelengarakan program garansi kesehatan sedangkan bpjs ketenagakerjaan pada program jeminan kasus kerja, garansi hari tua, garansi pensiun, dan jaminan kematian, katanya.
kepala pihak pengendalian operasional pt jamsostek jawa sedang, sabarudin, menungkapkan bahwa sesungguhnya isi uu nomor 40 tahun 2004 tentang sjsn tak berubah dengan peraturan sebelumnya.
pelaksanaannya baru sama, cuma bedanya di pihak programnya saja. akan akan tetapi, kami untuk badan penyelenggara siap melaksanakan uu nomor 40 tahun 2004 perihal sjsn dan telah menyosialisasikan, ujarnya.