Kemdagri evaluasi APBD untuk efektivitas otda

kementerian selama negeri (kemdagri) hendak mengevaluasi anggaran pendapatan serta shopping daerah (apbd) untuk hapal efektivitas kewenangan otonomi daerah (otda) di semua pemda, tutur mendagri gamawan fauzi, di jakarta, kamis.

beberapa kali presiden mengingatkan kiranya dalam sederat daerah jumlah masyarakat miskinnya masih selama atas 20 persen, tapi properti serta kendaraan pejabatnya mewah, kantornya megah. ini tidak baik, papar mendagri usai membuka peringatan hari otda 2013, di hotel bidakara jakarta, kamis.

rencana evaluasi anggaran itu mau dilaksanakan kemdagri bersama melalui unit kerja presiden bidang pengawasan serta pengendalian pembangunan (ukp4), dan dimulai dalam mei.

mendagri menyebutkan ketika ini sederat daerah diindikasikan hanya menyerap 18 persen anggaran pemerintah daerah supaya pembangunan, sedang sisanya ada sulit dimanfaatkan agar belanja aparatur serta gaji pns. penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk berbelanja modal mesti ditingkatkan merupakan minimal 28 persen.

Informasi Lainnya:

sementara tersebut, anggaran yang paling ada digunakan dengan pemda merupakan supaya berbelanja aparatur, gaji pegawai negeri sipil (pns), juga perjalanan dinas. malahan ada dan belanja aparaturnya sampai 72 persen.

itu tidak adil, dengan karenanya harus dievalusi. buka apbd-nya Satu per Satu, tegasnya.

saat ini, proses pra-evaluasi baru berlangsung selama kemdagri, untuk kemudian dibicarakan melalui ukp4 pada awal mei. hasil evaluasi ingin dibuat dengan rutin juga bertahap juga diberikan terhadap presiden untuk ditindaklanjuti.

hasil evaluasi dan mau diserahkan terhadap gubernur, agar pada mengevaluasi apbd 2014 nanti usah waktu supaya dicermati, jangan asal setuju saja, katanya.